loader
Post image

GARTEKS TANGERANG RAYA USULKAN UMK 2027 Rp.5,7 JUTA, NAIK 9,40% .

TANGERANG RAYA – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Garteks KSBSI Tangerang Raya secara resmi menyampaikan sikap terkait perjuangan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang Tahun 2027. Organisasi serikat pekerja tersebut mengusulkan UMK Kabupaten Tangerang tahun 2027 sebesar Rp5.700.000 atau naik 9,40 persen dari UMK tahun 2026.

Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya, Aris Sokhibi, S.H., menegaskan bahwa perjuangan kenaikan upah tidak boleh hanya didasarkan pada perhitungan matematis pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak, daya beli, serta kondisi sosial ekonomi pekerja dan keluarganya.

Menurut Aris, berdasarkan parameter ekonomi yang menjadi bahan kajian organisasi, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen, inflasi 3,14 persen, dan indeks tertentu (alpha) 1,0 menghasilkan simulasi kenaikan upah sebesar 8,81 persen.

Namun, Garteks menilai angka tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan kebutuhan hidup pekerja.

"Upah minimum bukan sekadar angka dalam formula. Upah harus mampu memberikan perlindungan terhadap daya beli dan menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja beserta keluarganya," tegas Aris Sokhibi dalam pernyataan sikap organisasinya.

UMK Rp5,7 Juta Bukan Sekadar Angka

Dari UMK Kabupaten Tangerang tahun 2026 sebesar Rp5.210.377, Garteks mengusulkan kenaikan menjadi Rp5.700.000 pada tahun 2027 atau sekitar 9,40 persen.

Aris menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan tuntutan organisasi yang mempertimbangkan sejumlah aspek di luar hasil simulasi formula, di antaranya perkembangan harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan sosial ekonomi keluarga pekerja.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pekerja yang selama ini menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda produksi dan perekonomian.

"Pekerja ikut menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas, keterampilan, dan kontribusinya dalam proses produksi. Karena itu, sudah sepatutnya pekerja juga menikmati hasil pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan," menjadi salah satu argumentasi perjuangan Garteks.

Soroti 64 Komponen KHL, Desak Pemerintah Melakukan Pembaruan

Selain memperjuangkan kenaikan UMK, Garteks Tangerang Raya juga menyoroti standar komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang selama ini dikenal dengan 64 komponen.

Aris berpandangan bahwa standar kebutuhan tersebut perlu dievaluasi dan diperbarui agar mampu menggambarkan kondisi kehidupan pekerja pada tahun 2027.

Menurutnya, perkembangan zaman telah mengubah pola konsumsi dan kebutuhan rumah tangga pekerja. Kebutuhan internet dan komunikasi digital, biaya transportasi, kontrakan di kawasan industri, kesehatan, pendidikan, serta pengasuhan anak merupakan persoalan yang semakin penting dalam kehidupan pekerja.

Garteks mendorong pemerintah melakukan pembaruan komponen KHL melalui survei yang objektif, transparan, dan partisipatif dengan melibatkan unsur serikat pekerja.

"Kita tidak bisa terus menggunakan pendekatan kebutuhan hidup yang tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata pekerja saat ini. KHL harus menggambarkan kebutuhan riil pekerja, bukan sekadar daftar barang dan jasa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman," tegasnya.

Pekerja Harus Mendapatkan Bagian yang Adil dari Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pandangannya, persoalan pengupahan juga berkaitan erat dengan keadilan distribusi hasil pembangunan ekonomi.

Pekerja bukan hanya faktor produksi, melainkan manusia yang memiliki kebutuhan hidup, keluarga, dan masa depan yang harus dilindungi.

Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Garteks mengingatkan agar kebijakan pengupahan tidak menjadikan upah murah sebagai strategi meningkatkan daya saing investasi. Iklim investasi yang baik seharusnya dibangun melalui produktivitas, kepastian hukum, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Serukan Seluruh PK dan Anggota Mengawal Perjuangan Upah 2027

Sebagai bagian dari strategi perjuangan, Aris Sokhibi juga menyerukan kepada seluruh Pengurus Komisariat (PK) dan anggota FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya untuk memperkuat konsolidasi organisasi.

Menurutnya, perjuangan upah tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pengurus cabang atau perwakilan serikat pekerja di Dewan Pengupahan. Seluruh elemen organisasi harus terlibat aktif dalam mengawal proses pembahasan dan penetapan UMK 2027.

Garteks mendorong seluruh PK untuk membangun kesamaan sikap, menyampaikan aspirasi, mengawasi proses pembahasan UMK di Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang, serta mempersiapkan langkah perjuangan secara terorganisir, konstitusional, dan bertanggung jawab.

"Jangan hanya menjadi penonton ketika upah kita sedang ditentukan. Perjuangan upah membutuhkan persatuan, keberanian, solidaritas, dan keterlibatan seluruh anggota," menjadi pesan Aris kepada seluruh jajaran organisasi.

CERDAS, BERANI, MILITAN!

Menutup pernyataan sikapnya, Aris Sokhibi menegaskan bahwa DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya akan terus mengawal perjuangan kenaikan UMK Kabupaten Tangerang Tahun 2027 sebesar Rp5.700.000.

Baginya, perjuangan upah bukan hanya persoalan tambahan rupiah setiap bulan, tetapi juga menyangkut martabat, daya beli, kesejahteraan, dan masa depan keluarga pekerja.

Garteks mengajak seluruh pekerja untuk membangun kekuatan kolektif dan tidak bersikap pasif dalam menentukan masa depan kesejahteraannya.

"Upah layak adalah hak pekerja. Untuk memperjuangkannya, kita harus bersatu, berani menyampaikan aspirasi, dan militan dalam gerakan," menjadi pesan perjuangan yang diusung DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya.

_Kiwil

Aris Sokhibi

/ris

18 November 2026